Komisi IV DPR RI mempertanyakan alasan Bulog masih melakukan impor beras di 2012. Pasalnya Kepala  Bulog menyatakan telah memprediksikan tidak akan melakukan impor beras di 2012.

Hal tersebut dipertanyakan Anggota Komisi IV  Iyan Siagian (F-PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kepala  Bulog membahas mengenai  temuan BPK Semester I  tahun 2012 serta realisasi pelaksanaan APBN tahun 2012 di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1)

“Selaku pejabat tinggi memberikan pernyataan seperti itu tentu ada resikonya. Saya ingat betul bapak menyatakan tidak ada impor 2012, nyatanya dalam laporan ini ada sekitar 1.900 ton, saya sangat kecewa disitu. Saya minta  penjelasan mengenai hal ini, bapak menyatakan iya ternyata tidak, ini merupakan kebohongan publik istilahnya,”  tegasnya.

Ia menambahkan,  Bulog harus lebih aktif membeli beras rakyat yang mutu dan kualitasnya juga tidak kalah. Sehingga diharapkan tidak perlu lagi dilakukan impor beras.

Selain mempertanyakan impor, Iyan juga mempertanyakan efektivitas penyaluran raskin. Menurutnya raskin yang seharusnya diterima 15 kg/bulan oleh RTS (Rumah Tangga Sasaran) dianggap tidak terlaksana dengan efektif.

Dijelaskan Iyan, di  Pekanbaru masih ada masyarakat yang hanya menerima 7-10kg beras raskin/kepala Keluarga. “Hal ini perlu perhatian yang serius karena jelas ini menyangkut kepentingan rakyat khususnya masyarakat miskin.  jika perlu Komisi IV bersama Bulog akan turun langsung ke Pekanbaru,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV  Ibnu Multazam menyatakan bahwa   kualitas beras untuk program raskin harus menjadi konsentrasi. Karena hal ini mencakup hampir sepertiga rakyat Indonesia yang merupakan rakyat miskin. Ibnu  meminta  Bulog  memperhatikan mutu dan kualitas gabah agar kualitas beras raskin yang disalurkan ke masyarakat merupakan beras kualitas baik.

Sebagai lembaga pelaksana program pemerintah yang memiliki mitra dalam menjalankan tugas, Ibnu menyarankan  perlunya mencamtumkan mitra kerja pada kemasan beras. Hal ini dimaksudkan  untuk menyiasati permasalahan kualitas beras yang tidak layak konsumsi,  dan untuk memudahkan melacak pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

Namun demikian, Perum Bulog tetap mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI atas realisasi penyaluran subsidi Raskin APBN tahun 2012 yang telah dilakukan, termasuk Raskin ke 13 sebanyak 3.410.161 ton atau sekitar 99,08%.

Kepala Bulog, Sutarto dalam paparannya  memohon  dukungan Komisi IV untuk menyukseskan program kerja 2013. Dan  untuk mengatasi raskin yang salah sasaran, Sutarto menyatakan  akan mengusahakan kartu khusus untuk penerima raskin. Dengan adanya kartu khusus,  program ini diharapkan benar-benar tepat sasaran. (sc/ul)